Perumusan kebijakan pendidikan
MAKALAH
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Dosen Pengampu : FARADITA CANTIKA DEWI M.Pd
Di Susun Oleh Kelompok II:
SEPTIAWATI
EKI SAFITRI
DEVY AYU MARDIYAH
KHANIFATUL MASRUROH
MIRANTI AYOGO
SEPTIANA NAWANG SARI
USWATUN HASANAH
ISKANDAR
ARIF HIDAYATULLAH
10.MUHAMMAD RENDI MUSTOFA
11.LUFTI AYUDIAH
12.SUTARSO
Jurusan : Tarbiyah
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Semester : V(Lima)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
TULANG BAWANG
TAHUN 2017/2018
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam,sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rosullurllah SAW,karena dengan rahmat dan hidayahnya makalah ini dapat terselesaikan.
Makalah ini disusun guna memenuhi mata kuliah ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN .Adapun makalah ini berjudul “PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ”.
Makalah ini berguna untuk membantu wawasan kita,makalah ini memuat : Pendahuluan,Pembahasan,dan Penutup.
Pemakalah menyadari dalam makalah ini masih terdapat banyak kekeliruan.Oleh karena itu para pembaca dan pakar,pemakalah mengpharapakan saran dan kritik demi kesempurnaan makalah ini,
Kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan kritik demi sempurnanya makalah ini saya ucapkan terimakasih dan semoga makalah ini mendapatkan ridha dari ALLAH SWT amin.
Tulang Bawang Barat, 2017
Penulis
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. Rumusan Masalah 1
C. TUJUAN MASALAH 1
BAB II PEMBAHASAN 3
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan 3
B. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan 4
C. Masalah yang melatar belakangi Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan 4
D. Perumusan Kebijakan Pendidikan 5
E. Lingkungan dan Aktor Kebijakan Pendidikan 5
F. Formulasi Kebijakan Pendidikan 6
G. Batasan dan Faktor Implementasi Kebijakan Pendidikan 6
BAB III PENUTUP 9
A. KESIMPULAN 9
DAFTAR PUSTAKA 10
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Reformasi membawa perubahan disegala bidang slah satunya adalah otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dengan dasar dsentrealisari ini didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Desentralisasi berimplikasi kebijakan publik harus berasal dari masyarakat bawah keatas, bukan lagi dari atas atau pemerintah.
Akan tetapi, dalam bidang pendidikan hal tersebut sepertinya tidak bisa berjalan sesuai seperti seharusnya. Kebijakan-kebijakan yang ada pada saat ini terkesan dan bahkan memang semuanya berasal dan disusun langsung oleh Dinas pendidikan tanpa memperhatikan partisipasi dari masyarakat. Pendidikan yang seharusnya berpusat di masyarakat, untuk saat ini pendidikan masih di pegang secara penuh oleh pihak Dinas pendidikan atau pemerintah.
B. Rumusan Masalah
Apa pengertian dari Kebijakan pendidikan ??
Bagaimana Proses Perumusan kebijakan pendidikan tersebut ??
Masalah yang melatar belakangi Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan
Bagaimana Perumusan Kebijakan Pendidikan Tersebut ??
Bagaimana Lingkungan dan Aktor Kebijakan pendidikan tersebut?
Bagaimana Formulasi Kebijakan Pendidikan tersebut??
Batasan dan Faktor Implementasi Kebijakan Pendidikan??
C. TUJUAN MASALAH
Untuk mrngetahui Apa pengertian dari Kebijakan pendidikan ??
Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Perumusan kebijakan pendidikan tersebut ??
Untuk Mengetahui Masalah yang melatar belakangi Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan
Untuk Mengetahui Bagaimana Perumusan Kebijakan Pendidikan Tersebut ??
Untuk Mengetahui Bagaimana Lingkungan dan Aktor Kebijakan pendidikan tersebut?
Untuk Mengetahui Bagaimana Formulasi Kebijakan Pendidikan tersebut??
Untuk Mengetahui Batasan dan Faktor Implementasi Kebijakan Pendidikan??
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan
Menurut para pakar ahli definisi kebijakan adalah sebagai berikut:
1. Unitet Nations (1975)
Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu (Wahab, 1990)
2. James E. Anderson (1978)
Kebijakan adalah prilaku dari sejumlah aktor ( pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu kegiatan tertentu (Wahab, 1990).
Dari teori kedua pakar diatas dapat kita analisa, bahwasannya kebijakan adalah sebuah keputasan yang dibuat oleh seseorang sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan tindakan atau aktifitas tertentu. Dalam hal ini pemerintah tentunya yang paling berperan penuh dalam menentukan sebuah kebijakan yang nantinya dilaksanakan dan diikuti oleh semua pelaku kebijakan.
Pengertian Kebijakan pendidikan adalah proses suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang sudah dirumuskan secara strategis oleh lembaga pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dan di operasikan dalam sebuah lembaga pendidikan sebagi perencanaan umum dalam rangka untuk mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang di inginkan bisa tercapai.
Hal diatas dapat kita cermati secara seksama bahwasannya kebijakan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk memberikan acuan atau dasar terhadap seluruh elemen yang berhubungan dengan pendidikan, tentunya dalam mengambil kebijakan juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelaku pendidikan.
B. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan
Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk tentang pendidikan (master plan of education), pengaturan pendidikan (educational regulation), kebijakan tentang pendidikan (policy of education), serta istilah lain yang mirip dengan istilah tersebut.
Suatu kebijakan dapat diambil dan diputuskan biasanya dilatar belakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada deskripansi antara dunia cita-cita (das sollen) dengan dunia nyata (das sein). Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan kesenjangan (descripansi) atau mendekatkan antara dunia cita-cita dengan dunia nyata tersebut.
C. Masalah yang melatar belakangi Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan
Suatu kebijakan dapat diambil dan diputuskan biasanya dilatar belakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada deskripansi antara dunia cita-cita (das sollen) dengan dunia nyata (das sein). Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan kesenjangan (descripansi) atau mendekatkan antara dunia cita-cita dengan dunia nyata tersebut.
Masalah yang dihadapi bangsa indonesia ini mencakup lima pokok masalah, yaitu:
Masalah pemerataan pendidikan,
Masalah daya tampung pendidikan,
Masalah relevansi pendidikan,
Masalah kualitas pendidikan, dan
Masalah efesiensi dan efektifitas pendidikan
D. Perumusan Kebijakan Pendidikan
Kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan-tahapan perumusan kebijakan pendidikan, legitimasi pendidikan, komunikasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, mengupayakan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Pembahasan dalam perumusan kebijakan pendidikan meliputi; lingkungan kebijakan pendidikan, aktor-aktor perumusan kebijakan pendidikan, masalah dan agenda kebijaksanaan pendidikan, formulasi kebijakan pendidikan dan problema-problemanya.
E. Lingkungan dan Aktor Kebijakan Pendidikan
Yang dimaksud dengan lingkungan kebijakan pendidikan menurut Anderson adalah “segala hal yang berada diluar kebijakan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan, pengaruh tersebut bisa besar, kecil, langsung, tidak langsung, laten, dan jelas”.
Yang termasuk lingkungan kebijakan pendidikan dirumuskan secara berbeda-beda oleh para ahli ilmu kebijakan pendidikan. Supandi (1988) menyebut lingkungan kebijakan meliputi; kondisi sumber alam, iklim, topografi, demografi, budaya politik, struktur sosial, dan kondisi ekonomik. Sementara yang dianggap paling berpengaruh terhadap kebijakan tersebut adalah budaya politik.
Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan negara disebut sebagai aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sebutan lain dari aktor ini adalah: partisipan, peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan mempunyai tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus dan teknis), maka para aktor perumusan kebijakan disetiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda. Aktor tersebut yakni: Legislatif, Eksekutif, Administrator, Partai politik, Interest Group, Organisasi Massa, Peruruan Tinggi, dan Tokoh Perorangan.
F. Formulasi Kebijakan Pendidikan
Aktifitas sekitar formulasi adalah interaksi peranan antar peserta perumusan kebijakan pendidikan baik formal maupun non formal. Kapan suatu perumusan kebijakan pendidikan dianggap selesai? Suatu kebijakan dianggap final setelah disahkan oleh peserta perumusan kebijakan formal. Pengesahan tersebut dapat berupa penerbitan keputusan dan dapat berupa ketetapan. Dapat juga berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah.
Agar rumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan yang baik, haruslah memenuhi kriteria; Pertama, rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. Kedua, rumusan kebijakan pendidikan dapat dipergunakan dalam menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Hal ini berarti, bahwa waktu, biaya dan tenaga yang telah banyak dikeluarkan tidak sekedar dipergunakan untuk memecahkan satu masalah atau satu situasi saja.
G. Batasan dan Faktor Implementasi Kebijakan Pendidikan
Setelah kebijakan dirumuskan, disahkan dan dikomunikasikan, kepada khalayak kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan. Implementasi ini, adalah aktualisasi kebijakan pendidikan yang telah disahkan, bergantung kepada bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada implementasinya. Sebaik apapun rumusan kebijakan, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dirasakan gunanya. Sebaliknya sesederhana apapun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan, akan lebih berguna, apapun dan seberapa pun gunanya.
Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan pendidikan adalah pengupayaan agar rumusan-rumusan kebijakan pendidikan berlaku didalam praktik. Nakamura (1988) memberikan batasan implementasi kebijakan pendidikan sebagai keberhasilan mengevaluasi masalah dan menerjemahkannya kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Jones (1977) lebih banyak mengkritik batasan-batasan implementasi kebijakan. Ia sendiri mendasarkan konsepsi implementasi kebijakan berdasarkan aktifitas fungsional.
“Implementasi kebijakan pendidikan, ia katakan sebagai konsep yang dinamis, memerlukan usaha-usaha yang untuk mencari apa yang akan dan dapat dilaksanakan. Implementasi akhirnya dipahami sebagai pengaturan aktifitas yang mengarah pada penempatan program kedalam suatu dampak”.
Tiga aktifitas utama dalam implementasi kebijakan pendidikan ialah interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Yang dimaksud dengan interpretasi adalah aktifitas menerjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dijalankan. Organisasi adalah unit atau wadah yang dipergunakan untuk menempatkan program. Sementara aplikasi adalah konsekuensi yang berupa pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan
Supandi (1988) memberikan batasan implementasi kebijakan (implementasi kebijakan pendidikan) sebagai suatu proses menjalankan, menyelenggarakan atau mengupayakan agar altenatif-alternatif yang telah diputuskan didalam praktik. Berarti, rumusan-rumusan kebijakan yang umumnya abstrak tersebut, baru nyata dan kongkrit setelah diimplementasikan secara nyata. Meskipun demikian, Islami (1991) memandang lain mengenai implementasi kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan tersebut secara otomatis terimplementasikan dengan sendirinya.
“Meskipun banyak pula rumusan-rumusan kebijakan yang implementasinya harus diupayakan; atau tidak secara otomatis terimplementasikan. Kebijakan-kebijakan yang terlaksana dengan sendirinya lazim dikenal dengan self-executing, sedangkan kebijakan-kebijakan yang tidak secara otomatis terlaksana dengan sendirinya lazim dikenal dengan non self-executing” (Dalam Imron, 1996:66).
Berhasil tidaknya implementasi kebijakan pendidikan menurut Ali Imron ditentukan oleh banyak faktor. Faktor tersebut adalah :
Kompleksitas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Semakin kompleks suatu kebijakan yang dibuat, semakin rumit dan sulit untuk diimplementasikannya.
Bila rumusan masalah kebijakan dan alternatif pemecahan masalah kebijakan yang diajukan dalam rumusan tidak jelas.
Faktor sumber-sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan.
Keahlian pelaksana kebijakan.
Dukungan dari khalayak sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
Faktor-faktor efektifitas dan efisiensi birokrasi.
Oleh sebab itu analisis faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pendidikan sangat perlu untuk dijadikan pertimbangan utama oleh para penentu dan pelaksana kebijakan dilapangan.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
kebijakan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk memberikan acuan atau dasar terhadap seluruh elemen yang berhubungan dengan pendidikan, tentunya dalam mengambil kebijakan juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelaku pendidikan.
Suatu kebijakan dapat diambil dan diputuskan biasanya dilatar belakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada deskripansi antara dunia cita-cita (das sollen) dengan dunia nyata (das sein).
Masalah yang dihadapi bangsa indonesia ini mencakup lima pokok masalah, yaitu:Masalah pemerataan pendidikan,Masalah daya tampung pendidikan,Masalah relevansi pendidikan,Masalah kualitas pendidikan, dan Masalah efesiensi dan efektifitas pendidikan
analisis faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pendidikan sangat perlu untuk dijadikan pertimbangan utama oleh para penentu dan pelaksana kebijakan dilapangan.
DAFTAR PUSTAKA
1. http://Mudjiaraharjo. Uin-Malang AcId/materi-kuliyah/111-pengantar- analisis / kebijakan/pendidikan.html. diakses tanggal 16-04-2012.
2. http://ikm1.multiply.com journal/rem/2/karakter_kebijakan_pendidikan_nasional? &show_interestitial=1&u=/2Fjournal/2Fintern. Di akses tanggal 10-04-2012.
PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Dosen Pengampu : FARADITA CANTIKA DEWI M.Pd
Di Susun Oleh Kelompok II:
SEPTIAWATI
EKI SAFITRI
DEVY AYU MARDIYAH
KHANIFATUL MASRUROH
MIRANTI AYOGO
SEPTIANA NAWANG SARI
USWATUN HASANAH
ISKANDAR
ARIF HIDAYATULLAH
10.MUHAMMAD RENDI MUSTOFA
11.LUFTI AYUDIAH
12.SUTARSO
Jurusan : Tarbiyah
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Semester : V(Lima)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
TULANG BAWANG
TAHUN 2017/2018
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam,sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rosullurllah SAW,karena dengan rahmat dan hidayahnya makalah ini dapat terselesaikan.
Makalah ini disusun guna memenuhi mata kuliah ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN .Adapun makalah ini berjudul “PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ”.
Makalah ini berguna untuk membantu wawasan kita,makalah ini memuat : Pendahuluan,Pembahasan,dan Penutup.
Pemakalah menyadari dalam makalah ini masih terdapat banyak kekeliruan.Oleh karena itu para pembaca dan pakar,pemakalah mengpharapakan saran dan kritik demi kesempurnaan makalah ini,
Kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan kritik demi sempurnanya makalah ini saya ucapkan terimakasih dan semoga makalah ini mendapatkan ridha dari ALLAH SWT amin.
Tulang Bawang Barat, 2017
Penulis
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. Rumusan Masalah 1
C. TUJUAN MASALAH 1
BAB II PEMBAHASAN 3
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan 3
B. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan 4
C. Masalah yang melatar belakangi Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan 4
D. Perumusan Kebijakan Pendidikan 5
E. Lingkungan dan Aktor Kebijakan Pendidikan 5
F. Formulasi Kebijakan Pendidikan 6
G. Batasan dan Faktor Implementasi Kebijakan Pendidikan 6
BAB III PENUTUP 9
A. KESIMPULAN 9
DAFTAR PUSTAKA 10
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Reformasi membawa perubahan disegala bidang slah satunya adalah otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dengan dasar dsentrealisari ini didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Desentralisasi berimplikasi kebijakan publik harus berasal dari masyarakat bawah keatas, bukan lagi dari atas atau pemerintah.
Akan tetapi, dalam bidang pendidikan hal tersebut sepertinya tidak bisa berjalan sesuai seperti seharusnya. Kebijakan-kebijakan yang ada pada saat ini terkesan dan bahkan memang semuanya berasal dan disusun langsung oleh Dinas pendidikan tanpa memperhatikan partisipasi dari masyarakat. Pendidikan yang seharusnya berpusat di masyarakat, untuk saat ini pendidikan masih di pegang secara penuh oleh pihak Dinas pendidikan atau pemerintah.
B. Rumusan Masalah
Apa pengertian dari Kebijakan pendidikan ??
Bagaimana Proses Perumusan kebijakan pendidikan tersebut ??
Masalah yang melatar belakangi Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan
Bagaimana Perumusan Kebijakan Pendidikan Tersebut ??
Bagaimana Lingkungan dan Aktor Kebijakan pendidikan tersebut?
Bagaimana Formulasi Kebijakan Pendidikan tersebut??
Batasan dan Faktor Implementasi Kebijakan Pendidikan??
C. TUJUAN MASALAH
Untuk mrngetahui Apa pengertian dari Kebijakan pendidikan ??
Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Perumusan kebijakan pendidikan tersebut ??
Untuk Mengetahui Masalah yang melatar belakangi Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan
Untuk Mengetahui Bagaimana Perumusan Kebijakan Pendidikan Tersebut ??
Untuk Mengetahui Bagaimana Lingkungan dan Aktor Kebijakan pendidikan tersebut?
Untuk Mengetahui Bagaimana Formulasi Kebijakan Pendidikan tersebut??
Untuk Mengetahui Batasan dan Faktor Implementasi Kebijakan Pendidikan??
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Kebijakan Pendidikan
Menurut para pakar ahli definisi kebijakan adalah sebagai berikut:
1. Unitet Nations (1975)
Kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas-aktifitas tertentu (Wahab, 1990)
2. James E. Anderson (1978)
Kebijakan adalah prilaku dari sejumlah aktor ( pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu kegiatan tertentu (Wahab, 1990).
Dari teori kedua pakar diatas dapat kita analisa, bahwasannya kebijakan adalah sebuah keputasan yang dibuat oleh seseorang sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan tindakan atau aktifitas tertentu. Dalam hal ini pemerintah tentunya yang paling berperan penuh dalam menentukan sebuah kebijakan yang nantinya dilaksanakan dan diikuti oleh semua pelaku kebijakan.
Pengertian Kebijakan pendidikan adalah proses suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang sudah dirumuskan secara strategis oleh lembaga pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dan di operasikan dalam sebuah lembaga pendidikan sebagi perencanaan umum dalam rangka untuk mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang di inginkan bisa tercapai.
Hal diatas dapat kita cermati secara seksama bahwasannya kebijakan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk memberikan acuan atau dasar terhadap seluruh elemen yang berhubungan dengan pendidikan, tentunya dalam mengambil kebijakan juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelaku pendidikan.
B. Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan
Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (educational planning), rencana induk tentang pendidikan (master plan of education), pengaturan pendidikan (educational regulation), kebijakan tentang pendidikan (policy of education), serta istilah lain yang mirip dengan istilah tersebut.
Suatu kebijakan dapat diambil dan diputuskan biasanya dilatar belakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada deskripansi antara dunia cita-cita (das sollen) dengan dunia nyata (das sein). Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan kesenjangan (descripansi) atau mendekatkan antara dunia cita-cita dengan dunia nyata tersebut.
C. Masalah yang melatar belakangi Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan
Suatu kebijakan dapat diambil dan diputuskan biasanya dilatar belakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada deskripansi antara dunia cita-cita (das sollen) dengan dunia nyata (das sein). Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan kesenjangan (descripansi) atau mendekatkan antara dunia cita-cita dengan dunia nyata tersebut.
Masalah yang dihadapi bangsa indonesia ini mencakup lima pokok masalah, yaitu:
Masalah pemerataan pendidikan,
Masalah daya tampung pendidikan,
Masalah relevansi pendidikan,
Masalah kualitas pendidikan, dan
Masalah efesiensi dan efektifitas pendidikan
D. Perumusan Kebijakan Pendidikan
Kebijakan pendidikan berproses melalui tahapan-tahapan perumusan kebijakan pendidikan, legitimasi pendidikan, komunikasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, mengupayakan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Pembahasan dalam perumusan kebijakan pendidikan meliputi; lingkungan kebijakan pendidikan, aktor-aktor perumusan kebijakan pendidikan, masalah dan agenda kebijaksanaan pendidikan, formulasi kebijakan pendidikan dan problema-problemanya.
E. Lingkungan dan Aktor Kebijakan Pendidikan
Yang dimaksud dengan lingkungan kebijakan pendidikan menurut Anderson adalah “segala hal yang berada diluar kebijakan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan, pengaruh tersebut bisa besar, kecil, langsung, tidak langsung, laten, dan jelas”.
Yang termasuk lingkungan kebijakan pendidikan dirumuskan secara berbeda-beda oleh para ahli ilmu kebijakan pendidikan. Supandi (1988) menyebut lingkungan kebijakan meliputi; kondisi sumber alam, iklim, topografi, demografi, budaya politik, struktur sosial, dan kondisi ekonomik. Sementara yang dianggap paling berpengaruh terhadap kebijakan tersebut adalah budaya politik.
Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan negara disebut sebagai aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sebutan lain dari aktor ini adalah: partisipan, peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan mempunyai tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus dan teknis), maka para aktor perumusan kebijakan disetiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda. Aktor tersebut yakni: Legislatif, Eksekutif, Administrator, Partai politik, Interest Group, Organisasi Massa, Peruruan Tinggi, dan Tokoh Perorangan.
F. Formulasi Kebijakan Pendidikan
Aktifitas sekitar formulasi adalah interaksi peranan antar peserta perumusan kebijakan pendidikan baik formal maupun non formal. Kapan suatu perumusan kebijakan pendidikan dianggap selesai? Suatu kebijakan dianggap final setelah disahkan oleh peserta perumusan kebijakan formal. Pengesahan tersebut dapat berupa penerbitan keputusan dan dapat berupa ketetapan. Dapat juga berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah.
Agar rumusan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan yang baik, haruslah memenuhi kriteria; Pertama, rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu. Kedua, rumusan kebijakan pendidikan dapat dipergunakan dalam menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang. Hal ini berarti, bahwa waktu, biaya dan tenaga yang telah banyak dikeluarkan tidak sekedar dipergunakan untuk memecahkan satu masalah atau satu situasi saja.
G. Batasan dan Faktor Implementasi Kebijakan Pendidikan
Setelah kebijakan dirumuskan, disahkan dan dikomunikasikan, kepada khalayak kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan. Implementasi ini, adalah aktualisasi kebijakan pendidikan yang telah disahkan, bergantung kepada bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada implementasinya. Sebaik apapun rumusan kebijakan, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dirasakan gunanya. Sebaliknya sesederhana apapun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan, akan lebih berguna, apapun dan seberapa pun gunanya.
Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan pendidikan adalah pengupayaan agar rumusan-rumusan kebijakan pendidikan berlaku didalam praktik. Nakamura (1988) memberikan batasan implementasi kebijakan pendidikan sebagai keberhasilan mengevaluasi masalah dan menerjemahkannya kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Jones (1977) lebih banyak mengkritik batasan-batasan implementasi kebijakan. Ia sendiri mendasarkan konsepsi implementasi kebijakan berdasarkan aktifitas fungsional.
“Implementasi kebijakan pendidikan, ia katakan sebagai konsep yang dinamis, memerlukan usaha-usaha yang untuk mencari apa yang akan dan dapat dilaksanakan. Implementasi akhirnya dipahami sebagai pengaturan aktifitas yang mengarah pada penempatan program kedalam suatu dampak”.
Tiga aktifitas utama dalam implementasi kebijakan pendidikan ialah interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Yang dimaksud dengan interpretasi adalah aktifitas menerjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dijalankan. Organisasi adalah unit atau wadah yang dipergunakan untuk menempatkan program. Sementara aplikasi adalah konsekuensi yang berupa pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan
Supandi (1988) memberikan batasan implementasi kebijakan (implementasi kebijakan pendidikan) sebagai suatu proses menjalankan, menyelenggarakan atau mengupayakan agar altenatif-alternatif yang telah diputuskan didalam praktik. Berarti, rumusan-rumusan kebijakan yang umumnya abstrak tersebut, baru nyata dan kongkrit setelah diimplementasikan secara nyata. Meskipun demikian, Islami (1991) memandang lain mengenai implementasi kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan tersebut secara otomatis terimplementasikan dengan sendirinya.
“Meskipun banyak pula rumusan-rumusan kebijakan yang implementasinya harus diupayakan; atau tidak secara otomatis terimplementasikan. Kebijakan-kebijakan yang terlaksana dengan sendirinya lazim dikenal dengan self-executing, sedangkan kebijakan-kebijakan yang tidak secara otomatis terlaksana dengan sendirinya lazim dikenal dengan non self-executing” (Dalam Imron, 1996:66).
Berhasil tidaknya implementasi kebijakan pendidikan menurut Ali Imron ditentukan oleh banyak faktor. Faktor tersebut adalah :
Kompleksitas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Semakin kompleks suatu kebijakan yang dibuat, semakin rumit dan sulit untuk diimplementasikannya.
Bila rumusan masalah kebijakan dan alternatif pemecahan masalah kebijakan yang diajukan dalam rumusan tidak jelas.
Faktor sumber-sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan.
Keahlian pelaksana kebijakan.
Dukungan dari khalayak sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
Faktor-faktor efektifitas dan efisiensi birokrasi.
Oleh sebab itu analisis faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pendidikan sangat perlu untuk dijadikan pertimbangan utama oleh para penentu dan pelaksana kebijakan dilapangan.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
kebijakan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk memberikan acuan atau dasar terhadap seluruh elemen yang berhubungan dengan pendidikan, tentunya dalam mengambil kebijakan juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelaku pendidikan.
Suatu kebijakan dapat diambil dan diputuskan biasanya dilatar belakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada deskripansi antara dunia cita-cita (das sollen) dengan dunia nyata (das sein).
Masalah yang dihadapi bangsa indonesia ini mencakup lima pokok masalah, yaitu:Masalah pemerataan pendidikan,Masalah daya tampung pendidikan,Masalah relevansi pendidikan,Masalah kualitas pendidikan, dan Masalah efesiensi dan efektifitas pendidikan
analisis faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan pendidikan sangat perlu untuk dijadikan pertimbangan utama oleh para penentu dan pelaksana kebijakan dilapangan.
DAFTAR PUSTAKA
1. http://Mudjiaraharjo. Uin-Malang AcId/materi-kuliyah/111-pengantar- analisis / kebijakan/pendidikan.html. diakses tanggal 16-04-2012.
2. http://ikm1.multiply.com journal/rem/2/karakter_kebijakan_pendidikan_nasional? &show_interestitial=1&u=/2Fjournal/2Fintern. Di akses tanggal 10-04-2012.
Komentar
Posting Komentar